TopCareer.id – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong pemerintah mengevaluasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk pembalut perempuan.
“Pembalut bukan barang mewah. Ini merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan,” kata Anis, mengutip keterangan resmi di laman DPR, Jumat (6/11/2026).
Menurut Anis, menstruasi adalah proses biologis yang tidak bisa dihindari, sehingga kebutuhan terhadap produk sanitasi menstruasi bukanlah pilihan dan harus dipenuhi.
Anis menyebut, pengenaan PPN terhadap pembalut adalah konsekuensi dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun menurutnya, pemerintah masih bisa mengkaji lagi kebijakan, terutama jika ada dampak sosial yang perlu diperhatikan.
Politisi Fraksi PKS itu menilai, polemik PPN pembalut tidak semestinya hanya dilihat dari sisi ketentuan administrasi perpajakan.
Baca Juga: Viral Salam Tiga Jari, Kenapa Simbol Global Relevan dengan Isu Lokal?
Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap perempuan, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah yang lebih rentan terhadap tambahan beban pengeluaran.
Anis pun mengingatkan bahwa beban pajak konsumsi pada akhirnya ditanggung konsumen.
Tambahan biaya pembalut mungkin tidak terlalu terasa bagi keluarga berpenghasilan tinggi, namun bisa jadi beban tersendiri bagi perempuan berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan perempuan kepala keluarga.
“Kita perlu melihat kebijakan pajak tidak hanya dari berapa besar penerimaan yang diperoleh negara, tetapi juga dari bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat,” kata Anis.
Ia menegaskan, jangan sampai kebijakan fiskal justru menambah beban kelompok yang seharusnya mendapatkan perlindungan.
Kementerian Keuangan pun didorong untuk mengkaji kemungkinan pemberian fasilitas pembebasan PPN bagi produk sanitasi menstruasi yang sifatnya esensial.
Baca Juga: Komnas Perempuan: Pajak Pembalut Aturan Bias Gender
Kajian ini perlu mempertimbangkan keseimbangan antara dampaknya terhadap penerimaan negara, serta menfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat. Menurut Anis, APBN memang perlu penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan.
“Namun, optimalisasi penerimaan negara harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan perpajakan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan tidak hanya dapat menjelaskan status pembalut sebagai barang kena pajak, tapi juga membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan yang lebih berkeadilan.
Menurutnya Anis, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari pencapaian target penerimaan negara, tetapi juga dari kemampuannya melindungi daya beli dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
